KRISIS

KRISIS VERSUS KRITIS

-->

Krisis kali ini mengglobal! Artinya, mendunia, terjadi dimana-mana, tidak ada satu daerah/wilayah di belahan bumi yang terhindar, semua terdampak. Respons yang diberikan bermacam-macam orang. Mulai dari Kepala Pemerintahan, Kepala Daerah, Direktur Bank, Direktur Perusahaan, Koruptor, Kiyai, TukanG Saldo/Sais, Pedagang, Sipir, Iburumah tangga, Pelajar-Mahasiswa, Pengangguran, Buruhkasar, copet, sampai masyarakat desa. Pendapat pun beraneka ragam, sesuai pengetahuan, pengalaman dan kepentingan terhadap situasi tersebut. Ada yang ‘menggampangkan’, ada yang menganggap hal biasa/temporal sampai beranggapan bahwa seolah kiamat sudah di depan mata.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prespektif optimistis mengatakan, tidak ada yang perlu dikuatirkan karena fundamental ekonomi nasional kuat. Sebab, menurut dia, berbeda dengan krisis ekonomi pada 1997, ‘tempat kejadian perkara’ (TKP) atau locus delicti-nya bukan di Indonesia tapi di Amerika Serikat. Simpelnya, krisis ini di sana, bukan di sini, di Indonesia. Atau secara psikologis, krisis itu jauh dari Indonesia……dan Pernyataan JK itu benar. Tapi JK lupa bahwa krisis semacam ini selalu linier dalam bentuk benang merah yang secara makro berpengaruh langsung pada tiap penghuni Rumah Besar Dunia yang di saat bersamaan juga sedang dalam domain krisis, setidak-tidaknya pada tahap Crisis download.

Dan Pernyataan JK yang notabene “the Second President of Indonesia” itu, mengingkari realitas Rakyat Indonesia yang mengalami langsung dampak linier krisis global ini. Pada awal tahun 2009, dicatat bahwa akibat Krisis Global ada 1070 Industri skala kecil, 892 industri skala menengah, 278 industri skala besar harus merumahkan/mem-PHK karyawan, dan belum terhitung Home Industri/House Produck yang gulung tikar dan jumlahnya diperkirakan sekitar 6000-an. Krisis yang terjadi di Amerika (menurut bahasa JK) justru menyumbang sekitar 4.000.000 pengangguran baru. Bahwa Pernyataan JK November 2008 ini membuktikan bahwa Para Pemimpin Bangsa ini sedang dalam masaalah besar, yaitu krisis sosial atau Krisis Kepekaan pada rakyat. Satu yang di lupa JK bahwa seburuk-buruknya dampak ‘batuk’ ekonomi bagi rakyat Amerika Serikat, mereka akan tetap lebih kuat di banding Indonesia.

Sebaliknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan sesuatu yang bertentangan pernyataan JK. Menurut SBY, krisis ini akan berlangsung, atau berdampak hingga dua tahun mendatang. SBY mengakui bahwa Indonesia tidak akan terbebas dari krisis ini. Dia menyebut krisis ini sebagai tsunami ekonomi namun lokasinya di Amerika Serikat. Indonesia pasti terkena namun tidak berada pada pusat episentrum. Pernyataan SBY lebih realistis sekaligus membangun pemikiran bahwa beberapa waktu kedepan rakyat mesti siap menghadapi Global krisis ini. Tapi bukan rakyat saja, terutama Pemerintah harus lebih siap dalam menangani krisis ini.

Tapi saya kok Pesimis ya? Lha wong nangani “krisis Lumpur Lapindo” yang amat jelas membuat Rakyat Porong Sidoardjo tenggelam dalam lumpur derita, Pemerintah nggak siap, bahkan cenderung lepas tangan! Lebih parah lagi, Sang “MAESTRO” pemilik usaha dan modal PT. LAPINDO ongkang-ongkang kaki sambil menari-nari dalam berbagai ragam penampakan. Bussyet Daah.

Para pengamat dan pelaku ekonomi sepakat bahwa krisis saat ini baru tahap inkubasi. Artinya, dampak sebenarnya belum terasa sekarang! Tapi pada pertengahan 2009. Pada saat itulah sebenarnya ketakutan itu berada dan harusnya sedapat mungkin diminimalisir mulai saat ini. Tapi, sayang bahwa Pemerintah saat ini sedang dalam tahap melupakan Rakyat dengan membangun CITRA demi memenangi PEMILU. Seolah-olah tidak ada krisis. Semua pemikiran, tenaga dan perhatian bahkan DANA Trilliunan diarahkan pada Persoalan Pemilu. Tokoh-tokoh Politik, Pemerintah, Legislatif, Rohaniawan dan Artis bermain dalam satu panggung dan memaksa rakyat untuk menonton, terlibat bahkan bergabung diatas panggung raksasa ini.

Belum lagi belanja iklan politik para politikus yang jika di beber ke publik akan membuat mata rakyat terbelalak. Angka 2,4 trilliun rupiah di perkirakan akan mencapai level 5 trilliun pada PEMILU PRESIDEN pertengahan tahun ini. Padahal, menurut pengamat dan pelaku ekonomi puncak krisis Global yang diawali bulan Oktober/September 2008 lalu justru akan memuncak anehnya bukan di Amerika sana tapi di ASIA dan AFRIKA. Mungkin Pemerintah kita Lupa, Amerika saat ini adalah Pusat Mobilitas Keungan Dunia. Dan ketika pusat sedang bergoyang, maka goyangang kecil itu semakin jauh makin keras. Persis seperti Stunami tahun 2004 kemaren. Amerika Serikat krisis tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia krisis. Indonesia bukan Amerika Serikat atau sebaliknya.

Jadi, bagaimana sebenarnya kehidupan mendatang, setidaknya tahun 2009, semua sudah begitu jelas di depan mata. Bukan hanya bisa diprediksi. Indonesia tidak bisa merasa percaya diri dengan bersikap seolah-olah tidak sedang dalam krisis. Indonesia belum sepenuhnya keluar dari krisis yang lahir pada 1997, namun kini harus menggandakannya dengan dampak krisis 2008. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, walau Indonesia hanya terkena ‘demam’ dampaknya, bila tidak arif, akibatnya bisa ‘mematikan’.

Sekali lagi, Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis dan sekarang harus menghadapi ‘dampak’ krisis baru. Sedihnya, selain harus menghadapi krisis ekonomi babak ke-2 ini, Indonesia masih berhutang banyak dalam mengatasi krisis domestik yang potensial menggerogoti kekuatan untuk keluar dengan gemilang melewati krisis ini. Korupsi dan mentalitas koruptif dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hanyalah segelintir contoh krusial yang berpotensi mengancam keutuhan negara ini.

Pengharapan..................BERSAMBUNG

RWM.BOONG BETHONY

PERJALANAN KE SEKO, DESA KARIANGO

RWM.BOONG BETHONY

Foto-foto di SEKO PADANG, Eno.

Slide diatas adalah acara syukuran yang diselenggarakan di ENO - Seko, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara - Sulawesi Selatan.
RWM.BOONG BETHONY

Tajuk UU Anti Porno Grafi

Sekitar UU Antipornografi.
Sebuah Tajuk

Awalnya banyak ahli dan pengamat (pekerja seni, agamawan/rohaniawan, budayawan) menolak UU antipornografi, ketika undang-undang ini masih menjadi sebuah RUU. Dengan argumen-argumen yang cukup kuat disertai data dan pandangan yang sangat argumentatif. Akan tetapi kepentingan POLITIK dan keinginan 'Golongan Tertentu' untuk menjadikan RUU itu menjadi UU jauh lebih kuat dari pada suara-suara penolakan yang muncul hampir dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada yang mengancam akan keluar dari NKRI bila RUU ini menjadi UU.

Sebaliknya 'Penghuni Gudung Senayan Peninggalan ORDE LAMA' menganggap bahwa dalam masyarakat seperti Indonesia UU Anti Porno Grafi tersebut sangat diperlukan.

Mungkin dalam beberapa kasus UU ini memang di perlukan tapi itu sangat konteks dan tidak bisa menjadi 'Generalisasi' dalam wilyah masyarakat Indonesia yang mata mejemuk ini.

Tulisan ini saya buat sebagai refleksi akhir tahun menyikapi pengesahan UU Porno Grafi, disertai beberapa catatan yang saya anggap penting seperti dihalaman berikut.

UU Porno Grafi yang sekarang, menurut saya tidak memenuhi syarat minimum kompetensi yang harus dituntut.

Pertama, UU ini tidak membedakan antara porno dan indecent (tak sopan) dan bahkan mencampur aduk dua-duanya dengan erotis. Porno adalah segala apa yangmerendahkan manusia menjadi objek nafsu seksual saja. Tetapi dalam sebuah UU pengertian filosofis ini harus diterjemahkan ke dalam definisi yang operasional yang dapat dipertanggung jawabkan. Paham indecent malah tidak muncul di UU ini.

Istilah yang dipa-kai, "bagian tubuh tertentu yang sensual", menunjukkan inkompetensi para konseptor UU ini.

Yang dimaksud (penjelasan pasal4) adalah "antara lain alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya."Dan itu semuanya porno? Astaga!

Bedanya porno dan indecent adalah bahwa porno di mana pun tidak diperbolehkan, sedangkan indecent tergantung situasi.

Alat-alat kelamin primer memang di masyarakat mana pun ditutup.

Tetapi bagian tengah tubuh perempuan di India misalnya tidak ditutup, tak ada pornonya sedikit pun (dan perut bagian tengah terbuka pada anak perempuan sekarang barangkali tak sopan tetapi jelas bukan porno).

Lalu, "bagian payudara perempuan" mulai di mana? Paha di kolam renang tidak jadi masalah, tetapi orang dengan pakaian renang masuk di jalan biasa bahkan didenda di St Tropez.

Yang harus dilarang adalah yang porno, sedangkan tentang indecency tak perlu ada undang-undang, tetapi tentu boleh ada peraturan-peraturan(misalnya di sekolah, dan bisa berbeda di Kuta dan di Padang).

Sedangkan "erotis" bukan porno sama sekali. Erotis itu istilah bahasa kesadaran. Apakah sesuatu itu erotis lies in the eyes of thebeholder (tergantung yang memandang)! Bagi orang yang sudah biasa, perempuan dalam pakaian renang di sekitar kolam renang tidak erotis dan tidak lebih merangsang daripada perempuan berpakaian penuh dilain tempat. Tetapi perempuan elegan, berpakaian gaun panjang, kalau naik tangga lalu mengangkat rok sehingga 10 cm terbawah betisnya jadi kelihatan, bisa amat erotis. Tarian erotis mau dilarang? Tetapi apakah ada tarian yang tidak erotis? Seni tari justru salah satu cara (hampir) semua budaya didunia mengangkat kenyataan bahwa manusia adalah seksual secara erotis dan sekaligus sopan. Jadi erotis juga tidak berarti tak sopan.

Hal erotis seharusnya sama sekali tidak menjadi objek sebuah undang-undang. UU ini seharusnya tidak bicara tentang "gerakerotis", "goyang erotis". Yang harus dilarang adalah tarian porno. Karena itu porno harus didefinisikan secara jelas, tidak dengan mengacu pada "sensual"atau "merangsang" atau "mengeksploitasi" .

Menurut paham saya definisi porno menyangkut (1) alat kelamin, payudara perempuan (itu pun ada kekecualian, jadi tidak mutlak; apalagi tak perlu embel-embel "bagian"), dan, kalau mau, pantat;

dan(2) melakukan hubungan seks untuk ditonton orang lain.

Kedua, dan itu serius: Moralitas pribadi bukan urusan negara. Menurut agama saya memang semua pencarian nikmat seksual di luar perkawinan sah adalah dosa. Jadi kalau saya sendirian melihat-lihat gambar porno, itu dosa. Tetapi apakah negara berhak melarangnya? Bidang negara adalah apa yang terjadi di depan umum. Kalau orang dewasa mau berdosa di kamar sendiri, itu bukan urusan negara. Begitu pula, apabila saya beli barang porno untuk saya sendiri, itu tanda buruk bagi moralitas saya, tetapi bukan urusan negara (tetapi tawaran barang porno tentu boleh dilarang).

Yang perlu dikriminalkan adalah segala urusan seksual dengan orang di bawah umur. Menjual, memiliki, men-download gambar, apalagi terlibat dalam aktivitas, yang menyangkut ketelanjangan, atau hubungan seks, dengan anak harus dilarang dan dihukum keras.

Semoga catatan sederhana ini membantu untuk lebih kritis menyikapi undang-undang pornografi yang sudah menjadi bagian dari perundang-undangan negara kita.

Another Human Being Like You.

RWM.BOONG BETHONY

PAHAM HARMONI KETIGAAN DALAM BATAK TOBA.

Ditulis pada Nopember 13, 2007 oleh SAHAT.

Tulisan ini pernah dimuat di Harian SIB Online pada tahun 2000 penulisnya adalah Amanta Norton G Manullang, dituliskan kembali pada blog Habinsaran semata-mata untuk bertujuan untuk menambah pehaman kita pada Paham Harmoni Ketigaan dan Gondang Sabagunan semoga berguna.,

Paham harmoni ketigaan yang penulis maksudkan ialah pemahaman masyarakat Batak Toba mengenai bilangan tiga. Bilangan tiga mengambil peranan sentral dalam pandangan hidup kebatakan, karena menyangkut keyakinan dan kepercayaan mereka. (Rudolf Pasaribu, 1988; 122; bdk. Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M Siahaan, 1987 : 64-66). Paham harmoni ketigaan demikian juga terkait erat dengan penyajian musik tradisional Batak Toba, gondang sabangunan. Namun sebelum paham ketigaan dalam masyarakat Batak Toba dipaparkan, penulis akan lebih dahulu menguraikan pemahanan dan keyakinan masyarakat Batak Toba mengenai makna bilangan ganjil dan bilangan genap. Dalam hal ini bilangan ganjillah yang lebih disukai oleh orang Batak Toba, karena bilangan tersebut melambangkan kehidupan dan kerap diasosiasikan dengan hal-hal yang tidak kelihatan (na so niida). Maka tidaklah mengherankan bahwa bilangan ganjil mempengaruhi kehidupan harian dan budaya kebatakan.
Untuk mengerti bilangan ganjil sebagai bilangan yang paling disukai oleh masyarakat Batak Toba dalam hidup harian dan budayanya, bilangan genap juga mesti diketahui. Alasannya ialah masyarakat Batak Toba telah mengamati bahwa dalam diri semua makhluk hidup pada umumnya dan manusia dan hewan pada khususnya ditemukan bilangan genap.
Manusia mempunyai dua tangan, dua telinga, dua mata, dua kaki, dua lobang hidung dan seterusnya.
Hewan-hewan pun mempunyai organ-organ tubuh yang berjumlah genap.
Lagi, semua makhluk hidup yang memakai bilangan genap tersebut hidupnya susah, sakit, menderita dan mati.
Oleh karena itu, mereka menarik kesimpulan bahwa bilangan genap berarti selalu terasosiasi dengan penderitaan dan kematian. Maka, sedapat mungkin masyarakat Batak Toba dalam praktek hidup hariannya, atau dalam adat dan budayanya berusaha menghindari bilangan genap.

Namun demikian tidak semua jenis bilangan ganjil menjadi bilangan na marhadohoan (yang punya makna khusus) dalam hidup orang Batak Toba. Hanya bilangan-bilangan tertentu saja yang mempunyai makna simbolik dan sering dipakai. Bilangan-bilangan tersebut ialah bilangan tiga, lima, dan tujuh. Pemakaian bilangan ganjil ini tampak juga pada jumlah tangga rumah, jumlah warna, jumlah dunia (banua), aturan-aturan ni panortoran dan lain-lain.

Bilangan tiga mempunyai arti yang sangat khusus bagi orang Batak Toba.
Itulah sebabnya bilangan ini mempengaruhi kehidupan dan cara berpikir masyarakat Batak Toba. Hal ini dapat diamati dalam mite kosmologi, antropogoni, kosmogoni dan etika hidup Batak Toba. Paham ketigaan juga tampak dalam upacara gondang sabangunan, sistem kemasyarakat Dalihan Na Tolu dan Debata Na Tolu. Untuk memahami bilangan tiga dalam fenomena ketigaan tersebut konsep yang tidak boleh tidak harus ada ialah konsep totalitas dan representasi (Ph. L. Tobing, 1965; 20-22).

Fenomena Ketigaan Dalam Masyarakat Batak Toba

Bilangan tiga seperti telah dikatakan di atas mempunyai makna yang sangat penting dan khusus bagi masyarakat Batak Toba bahari. Implikasinya pun mempengaruhi kehidupan dan cara berpikir orang Batak Toba seperti keyakinan tentang Debata Na Tolu (Debata Batara Guru, Debata Balasori, Debata Mangalabulan), Banua Na Tolu (Banua Ginjang, Banua Tonga, dan Banua Toru) dan Dalihan Na Tolu (Hula-hula, Dongan Tubu dan Boru). Dalam paham kebangsaan, fenomena ketigaan juga ditemukan yakni Bangso Batak, Adat Batak (Patik dohot Uhum) dan Habatahon.
Hal yang sama terdapat pada adat tarombo yang terdiri dari tiga bagian, yakni : Adat Pusaka Arta atau Barang, Adat Patik dan Adat Uhum.
Simbol bendera Batak juga berwarna tiga yaitu : warna hitam di bagian depan, warna putih di sebelah kanan dan warna merah di sebelah kiri.
Adat Batak Toba juga mengenal hadebataon (keilahian), hajolmaon (kemanusiaan) dan habatahon (kebatakan) (Raja Patik Tampubolon, 2002; 111-112).
Sedemikian melekatnya paham harmoni ketigaan dengan hidup orang Batak Toba hingga paham tersebut juga dikenakan pada eksistensi manusia. Agar manusia dapat hidup, dalam dirinya harus ada tiga unsur yakni hosa (nyawa), mudar (darah), dan sibuk (daging). Sementara untuk dapat bertahan hidup di bumi kepada manusia juga diberikan kekuatan oleh Mulajadi Na Bolon, yakni tondi (roh), saudara (kemuliaan) dan sahala (wibawa). Dengan demikian fenomena ketigaan merasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat Batak Toba, baik hidup sekular maupun hidup religiusnya.
Fenomena ketigaan di atas menurut pandangan orang Batak Toba mesti dipahami baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif (“isi” yang hendak dikomunikasikan kuantitas bilangan itu). Pemahaman semacam ini biasanya bersifat totalistis, bukan parsialistis. Pemahaman ini tampak dengan jelas melalui ungkapan “Sitolu sada ihot songon pat ni langgatan….Ndang boi hurang sian tolu, jala dang boi lobi sian tolu, ingkon pas do sitolu sada songon pat ni langgatan” (triade seikatan seperti kaki altar…tidak boleh kurang dari tiga, dan tidak boleh lebih dari tiga. Jumlahnya harus tiga seikat laksana kaki altar (Ibid).
Sitolu sada ihot berarti bahwa yang satu tidak bisa terlepas dari yang lain. Meskipun ketiga tiang langgatan berbeda dan berdiri sendiri, namun ketiganya merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan.
Hal ini terjadi karena cara berpikir orang-orang Batak Toba bahari-sama seperti bangsa-bangsa sederhana yang lain-bersifat sintetis, bukan analitis. Konsekuensi cara berpikir sintetis ialah bahwa segala hal; kosmos, komunitas, individu, dan lain-lain dialami sebagai totalitas. Eliminasi terhadap salah satu dari ketigaan berarti annihilasi ketiganya.

Oleh karena itu, adanya yang satu terjadi karena adanya yang lain, dan masing-masing mewujudkan diri ke dalam satu kesatuan yang utuh. Adaan yang satu mengandaikan adaan yang lain. Debata Batara Guru tidak dapat berdiri sendiri tanpa Debata Balasori dan Mangalabulan. Meskipun Hula-hula mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, tetapi kedudukan tersebut harus didukung oleh Dongan Tubu dan Boru. Demikian juga ketigaan yang lain. Totalitas ketiganya merupakan keseimbangan yang bersifat mutlak. Harmoni dan kesatuan dalam keterpisahan dan keberbedaan, entah itu dalam konteks mikrokosmos atau makrokosmos, tercapai apabila keseimbangan ketiga unsurnya terjamin. Artinya, sesuai dengan pandangan Ph L Tobing, keterpisahan dan keberbedaannya hanya dapat dipahami sejauh berkaitan dengan mentalitas sintetis yang tercermin di dalam keyakinan totalitas ketiga unsur yang berbeda.

Debata na tolu dan gondang sabangunan

Mulajadi Na Bolon ialah pencipta segala yang ada. Dia digelari sebagai “Allah yang tidak berawal, yang datang dari yang tak berawal, yang tidak berakhir”. Dialah awal dan yang menciptakan dan menjadikan langit dan tanah, air dan segala isinya. Menurut mite penciptaan, Dialah yang menciptakan alam semesta termasuk Debata Na Tolu dan manusia. Debata Na Tolu diciptakan oleh-Nya melalui Manukmanuk Hulambujati dari tiga butir telur raksasa. Ketiga makhluk itu dinamai oleh Mulajadi Na Bolon sebagai “manusia”, meskipun dalam diri mereka ada keilahian. Mereka bukanlah manusia biasa. Karena keilahian itu juga mereka disebut Debata Na Tolu yakni Debata Batara Guru, Debata Balasori dan Debata Mangalabulan.
Totalitas Debata Na Tolu ialah Debata Mulajadi Na Bolon. Pada-Nya harmoni Debata Na Tolu, penguasa Banua Na Tolu, mewujud. Dengan kata lain, Debata Na Tolu menjadi representasi Mulajadi Na Bolon di Banua Na Tolu.
Totalitas tersebut tercermin dalam ungkapan Batak Toba; Debata Na Tolu, sitolu suhu sitolu harajaon (Ilah yang tiga, yang tiga jenis tiga kerajaan).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Debata Na Tolu merupakan penguasa yang menciptakan dan mengatur ketertiban makrokosmos (Banua Na tolu). Ketertiban itu termanifestasi secara nyata dalam diri manusia sebagai mikrokosmos (Dalihan Na Tolu).
Oleh karena itu, memanggil dan memuja Debata Na Tolu dalam setiap upacara adat atau upacara religius-magis identik dengan memanggil dan memuja Debata Mulajadi Na Bolon itu sendiri.
Struktur umum penyajian gondang sabangunan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama ialah apa yang disebut gondang mula-mula, bagian kedua ialah gondang pinta parsaoran dan bagian terakhir yaitu gondang panutup. Korelasi gondang sabangunan dengan Debata Na Tolu secara jelas dapat dipahami melalui bagian gondang pembukaan, karena di dalamnya dikisahkan korelasi antara manusia dengan Mulajadi Na Bolon atau Debata Na Tolu. Jenis lagu gondang yang secara khusus diperuntukkan bagi Debata Na Tolu ialah Gondang mula-mula dan gondang somba-somba.

Gondang somba-somba dimaksudkan sebagai sembah sujud kepada Mulajadi Na Bolon atau Debata Na Tolu yang telah menciptakan dan memelihara hidup manusia. Sikap menyembah tersebut secara etis hendak mengungkapkan bahwa Yang Ilahi, Sang Penyelenggara hidup manusia itu pantas disembah-sujudi. Tujuan gondang ini ialah agar upacara pesta atau upacara gondang yang hendak dilaksanakan kiranya direstui oleh Debata Na Tolu, sehingga suhut yang mengadakan pesta memperoleh pasu-pasu yakni anak na marsangap dohot boru na martua. Maka, melalui gondang sabangunan ditampilkan totalitas Debata Na Tolu yang mengayomi Banua Na Tolu dan termanifestasikan secara representatif dalam diri Dalihan Na Tolu.

Banua Na Tolu dan gondang sabangunan

Dalam mitologi penciptaan dunia kebatakan terbagi atas tiga bagian, yakni dunia atas (Banua Ginjang), dunia tengah (Banua Tonga) dan dunia bawah (Banua Toru). Banua Na Tolu dalam pandangan orang Batak Toba tidak dalam arti spasial-temporal, melainkan ruang kosmik yang dialami sebagai totalitas Banua Ginjang, Banua Tonga dan Banua Toru. Banua Tonga memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan harmoni eksistensi Banua Na Tolu (Paul B Pedersen, 1975; 19-20). Banua Ginjang adalah banua yang pertama kali diciptakan oleh Mulajadi Na Bolon sebagai tempat kediaman Debata Na Tolu, para parhalado-Nya (pelayan-Nya) dan para sombaon. Banua Tonga ialah bagian dari totalitas kosmos yang berfungsi mengatur kerjasama antara Banua Ginjang dan Banua Toru. Bila kerja sama ketiganya tercipta dengan baik maka harmoni dalam jagad raya akan tercipta. Banua Tonga diciptakan oleh Mulajadi Na Bolon sebagai tempat kediaman manusia dan segala makhluk hidup untuk beraktivitas (A. B. Sinaga, 1981; 11). Banua Toru adalah tempat tinggal begu dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Banua Na Tolu dihuni oleh masing-masing Debata Na Tolu; Debata Bataraguru mengayomi Banua Ginjang, Debata Balasori mengayomi Banua Tonga dan Debata Balabulan mengayomi Banua Toru. Untuk menjaga relasi yang harmonis dengan penghuni Banua Na Tolu, masyarakat Batak Toba bahari kerap mengadakan ritual dengan menyertakan gondang sabangunan. Alat musik tradisionil itu membantu komunikasi manusia dengan penghuni Banua Na Tolu. Selain itu, gondang sabangunan pun tetap terkait secara tidak langsung dengan Banua Na Tolu melalui wujud simboliknya.

Dalihan Na tolu dan gondang sabangunan.

Dalihan Na Tolu merupakan landasan dan dasar kehidupan masyarakat Batak Toba. Istilah Dalihan Na Tolu yang terdiri dari Hula-hula, Dongan Tubu dan Boru menyatakan unitas dan totalitas hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba. Unsur unitas dan totalitas menjadi ciri khas yang menonjol karena Dalihan Na Tolu tidak dapat dipandang atau dipahami secara parsial. Ketiganya harus utuh dan harmonis sehingga hidup sejahtera dalam kekerabatan masyarakat Batak Toba terwujud.
Pemahaman atas Dalihan Na Tolu tidak terlepas dari konsep unitas, totalitas dan representasi sebagaimana telah diuraikan di atas. Sudah sejak jaman dahulu hingga sekarang orang Batak Toba menyakini bahwa Dalihan Na Tolu bertautan erat dengan Mulajadi Na Bolon, Debata Na Tolu dan Banua Na Tolu. Apabila Dalihan Na Tolu dilepaskan dari Mulajadi Na Bolon, Debata Na Tolu dan Banua Na Tolu maka Dalihan Na Tolu tidak mempunyai makna dan nilai apa pun. Ketidakbernilaian ini terjadi karena Dalihan Na Tolu merupakan wujud pancaran kuasa Mulajadi Na Bolon secara konkrit-nyata dalam kehidupan manusia di Banua Tonga (Dj Gultom Radjamarpodang, 1992;55). Dalihan Na Tolu merupakan representasi dari Debata Na Tolu yang berkuasa atas Banua Na Tolu. Hal ini tampak melalui kehadiran debata Batara Guru dalam diri Hula-hula, Balasori dalam diri Dongan Tubu dan Balabulan dalam diri Boru. Dalam Debata Na Tolu, kuasa kemisterian, kuasa kesucian, dan kuasa kekuatan dari Mulajadi Na Bolon termanifestasikan. Ketiga kuasa ini secara sempurna menata kesejahteraan kehidupan manusia di bumi (Raja Patik Tampubolon, 2002;54-55). Melalui Dalihan Na Tolu, Mulajadi Na Bolon dan Debata Na Tolu berkarya di Banua Tonga.

Karena Dalihan Na Tolu merupakan refleksi kuasa Debata Na Tolu-dengan demikian juga menjadi wujud pancaran kuasa Mulajadi Na Bolon-maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan orang Batak Toba akan terlaksana dengan baik apabila upacara atau kegiatan adat itu sesuai dengan prinsip Dalihan Na Tolu (Ibid). Dalam konteks ini segala aktivitas seremonial baik yang bersifat religius maupun non religius yang disertai dengan musik gondang sabangunan juga akan membawa pasu-pasu bagi suhut apabila pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Dalihan Na Tolu. Bentuk pelaksanaan itu tampak pada saat adanya kesepahaman, kebulatan pendapat dan relasi yang harmonis di antara Hula-hula, Dongan Tubu dan Boru untuk margondang.
Aspek lain yang mempertautkan gondang sabangunan dengan Dalihan Na Tolu ialah bahwa perangkat alat-alat musik gondang sabangunan itu sendiri merupakan simbolisasi dari Dalihan Na Tolu. Taganing melambangkan Dongan Tubu, ogung melambangkan Boru dan sarune melambangkan Hula-hula. Selain itu, pada Dalihan Na Tolu perlu juga ditambah satu unsur lagi, yakni sihal-sihal, dan itu dihubungkan dengan hesek sebagai simbolisasi Dongan Huta. Jadi, perangkat alat musik gondang sabangunan sarat dengan makna simbolik. Gondang Sabangunan mempunyai kaitan dengan keyakinan orang Batak Toba akan Debata Na Tolu dan konsep kekerabatan Dalihan Na Tolu. Sesuai dengan paham ketigaan dalam teogoni Batak Toba, alat musik gondang sabangunan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : sarune, ogung dan taganing.
Dalam permainan gondang sabangunan, taganing-lah yang pertama berbunyi lalu diikuti secara berurutan oleh ogung oloan dan ogung ihutan. Ogung panggora juga langsung mengikuti sebagai pengatur derap ritme dan kemudian disusul oleh ogung doal serta hesek untuk meramaikan suasana. Ketika semua alat musik telah berbunyi dengan baik dan pas pada posisi masing-masing sesuai aturannya ditiuplah sarune.
Pada gondang dalihan na tolu, suhut dan kerabatnya meminta gondang struktur tiga serangkai, yakni gondang mula-mula, gondang pasu-pasuan atau pinta parsaoran dan gondang hasahatan/sitiotio kepada pargonsi agar hasuhutan dan kaum kerabatnya manortor. Dalam acara manortor, Hula-hula memberi pasu-pasu kepada Boru-nya dengan menumpangkan tangan di atas kepala pihak Boru, sedangkan Boru menerima pasu-pasu itu dengan cara maniuk (menyentuh dengan tangan terbungkus ulos) dagu dari Hula-hula-nya. Tujuan gondang kekerabatan atau gondang dalihan na tolu ialah untuk mengekspresikan solidaritas kekerabatan dan mempererat hubungan kekeluargaan. (Penulis adalah peminat budaya Batak Toba, redaktur majalah “Menjemaat”, Medan/z2)

ANOTHER HUMAN BEING LIKE YOU.
RWM.BOONG BETHONY

UU PORNOGRAFI EFORIA????

LAGI SOAL UU PORNOGRAFI.

Kemaren, 31 Oktober DPR mensyahkan Randangan UU Pornografi menjadi UU. Pengesahan itu banyak menuai Kritik dari masyarakat Indonesia, bahkan pake ancaman segala untuk keluar dari NKRI.....sebelum disyahkan menjadi UU...Persoalan UU Pornografi memang sejak awal di rancang sudah banyak di bicarakan oleh rakyat Indonesia. Baik mereka yang Kontra pun yang Pro. Persoalan/substansi mereka yang kontra dan Pro UU tersebut terletak pada Interpretasi masing-masing pihak terhadap beberapa pasal yang dianggap bisa membatasi Kreatifitas Pegiat Seni di Tanah air, dan juga menyangkut persoalan Budaya beberapa Suku anak bangsa di Indonesia, sebut saja BALI, PAPUA dan Sub Etnis Daya yang memang secara budaya/tradisi cara berpakaian mereka (maaf) setengah telanjang. Diakuatirkan oleh kelompok yang Kontra, bahwa UU Pornografi bisa disalah gunakan untuk memberangus beberapa Kegiatan Seni (tarian jawa atau Bali, atau tarian Bugis-Makassar, Tari Dayak, Irian/Papua yang dalam busana berkesenian memang seperti itu), Belum lagi hasil-hasil seni rupa yang kerap kali menampilkan abstraksi yang sifatnya Imaginatif (terkadang abstraksi itu berupa manusia telanjang).

Ada juga kekuatiran bahwa mereka yang suka pakain serba Mini, bisa dikenai sangsi melalui pasal-pasal tertentu yang sifatnya meng-justice langsung ditempat dengan denda Rp.500.000 - 1.500.000 tanpa lewat pengadilan.

Dan banyak lagi pendapat mereka yang Kontra pada UU Pornografi tersebut.

Sebaliknya kelompok yang Pro, mensyukuri bahwa UU tersebut akhirnya dapat disyahkan. Pendapat mereka bahwa dengan adanya UU ini, maka bangsa Indonesia akan terlihat santun dimana-mana. Bahwa UU ini dapat dijadikan acuan untuk menegur - men-justice - mengatur kehidupan Publik yang katanya meniru-niru gaya hidup orang sono. Ditambahkan pula, bahwa Negara Indonesia ini negara yang sopan dan santun dalam segala hal. Karena itu cara berpakaian, bergaul, berkesenian (mencipta lagu, melukis, menari, membuat Film, Teater, membuat Patung, dst) harus di awasi supaya tidak ada lagi yang namanya Porno, Vulgar dst.

Bahwa UU ini, akan menjadi Polisi Moral yang dapat mengikat perilaku seluruh rakyat Indonesia.

Naaahhhh.....bagaimana pendapat temen-temen soal itu... .Bagiamana pun, apapun - keberatan atau mendukung...UU nya sudah disyahkan....Tinggal kita pandai-pandai melihat dan menyesuaikan keadaan dimana kita berada.

Bagi mereka yang hoby renang....siapkan busana khusus. Yang Hoby Volley...siapkan juga ........Sudalah kita tunggu saja...dan kita jalankan saja...kan itu udah menjadi UU.

RWM.BOONG BETHONY -Another Human Being Like You.

Beberapa Kekeliruan RUU Pornografi sebuah TAJUK

BEBERAPA KEKELIRUAN RUU PORNOGRAFI SEBUAH TAJUK

Seusai Ramadhan ini, DPR akan membicarakan kembali RUU Pornografi yang kontroversial. Ada harapan,RUU ini bisa disahkan menjadi UU sebelum akhir tahun. Kritik terhadap draft RUU yang beredar sudah banyak terdengar. Sebagian kritik bahkan sampai pada tahap “Hanya satu kata – Lawan!”. Sembari mengakui bahwa RU tersebut masih mengandung beberapa hal yang perlu diperebatkan, saya merasa salah satu persoalan yang mendasari ketajaman kontroversi adalah adanya kekeliruan mendasar dalam mempersepsikan dan menilai RUU ini. Saya ingin berbagi pandangan tentang apa yang saya lihat sebagai 10 kekeliruan mendasar dalam kritik terhadap RUU. Laporan lebih lengkap tentang RUU Pornografi ini sendiri akan dimuat dalam Majalah Madina edisi Oktober ini.

Rangkaian kekeliruan cara pandang tersebut adalah:

1. RUU Pornografi ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena masuk ke ranah moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi negara.

Argumen ini memiliki kelemahan karena isu pornografi bukanlah sekadar masalah moral. Di berbagai belahan dunia, perang terhadap pornografi dilancarkan karena masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Pornografi diakui – bahkan oleh masyarakat akademik—sebagai hal yang berkorelasi dengan berbagai masalah sosial.
Kebebasan yang dinikmati para pembuat media pornografis adalah sesuatu yang baru berlangsung sekitar 30-40 tahun terakhir. Sebelumnya untuk waktu yang lama, masyarakat demokratis di berbagai belahan dunia memandang pornografi sebagai “anak haram” yang bukan hanya mengganggu etika kaum beradab tapi juga dipercaya membawa banyak masalah kemasyarakatan.

Saat ini pun, industri pornografi yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir dipercaya mendorong perilaku seks bebas dan tidak sehat yang pada gilirannya menyumbang beragam persoalan kemasyarakatan: kehamilan remaja, penyebaran penyakit menular melalui seks, kekerasan seksual, keruntuhan nilai-nilai keluarga, aborsi, serta bahkan pedophilia dan pelecehan perempuan. Sebagian feminis bahkan menyebut pornogafi sebagai “kejahatan terhadap perempuan”.

Karena rangkaian masalah ini, plus pertimbangan agama, tak ada negara di dunia ini yang membebaskan penyebaran pornografi di wilayahnya. Bentuk pengaturannya memang tak harus dalam format UU Pornografi, namun dalam satu dan lain cara, negara-negara paling demokratis sekali pun mengatur soal pornografi.

Di sisi lain, argumen bahwa soal “moral” seharusnya tidak diatur negara juga memiliki kelemahan mendasar. Deklarasi Univeral Hak-hak Asas Manusia (ayat 29), misalnya, secara tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan atas dasar, antara lain, pertimbangan moral dalam masyarakat demokratis. Hal yang sama tertuang dalam amandemen Pasal 28J UUD 1945. Dengan begitu, kalaupun RUU ini menggunakan pendekatan moral pun sebenarnya tetap konstitusional.

2. RUU ini memiliki agenda penegakan syariah.

Tuduhan ini sulit diterima karena RUU ini jelas memberi pengakuan hukum terhadap sejumlah bentuk pornografi. RUU ini menyatakan bahwa yang dilarang sama sekali, hanyalah: adegan persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi, alat vital dan kekerasan seksual. Pornografi yang tidak termasuk dalam lima kategori itu akan diatur oleh peraturan lebih lanjut.

Dengan kata lain, RUU ini sebenarnya justru mengikuti logika pengaturan distribusi pornografi yang diterapkan di banyak negara Barat. Mengingat ajaran Islam menolak semua bentuk pornografi, bila memang ada agenda Syariah, RUU ini seharusnya mengharamkan semua bentuk pornografi tanpa kecuali.

Dengan RUU ini, justru majalah pria dewasa seperti Popular, FHM, ME, Playboy (Indonesia) akan memperoleh kepastian hukum. Mereka diizinkan ada, tapi pendistribusiannya akan diatur melalui peraturan lebih lanjut.

Memang benar bahwa kelompok-kelompok yang pertama berinsiatif melahirkan RUU ini, sejak 1999, adalah kelompok-kelompok Islam. Begitu juga dalam prosesnya, dukungan terhadap RUU ini di dalam maupun di luar parlemen, lazimnya datang dari komunitas muslim. Dalam perkembangan terakhir, bahkan pembelahannya nampak jelas: Konnferensi Waligereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia meminta agar RUU tidak disahkan; Majelis Ulama Indonesia mendukung RUU.

Namun kalau dilihat isi RUU, agak sulit untuk menemukan nuansa syariah di dalamnya. Ini yang menyebabkan Hizbut Tahrir Indonesia secara terbuka mengeluarkan kritik terhadap RUU yang dianggap mereka sebagai membuka jalan bagi sebagian pornografi. Bagaimanapun, HTI juga secara terbuka menyatakan dukungan atas pengesahannya dengan alasan “lebih baik tetap ada aturan daripada tidak ada sama sekali”.

3. RUU ini merupakan bentuk kriminalisasi perempuan.

Tuduhan ini sering diulang-ulang sebagian feminis Indonesia. Tapi, sulit untuk menerima tuduhan ini mengingat justru yang berpotensi terkena ancaman pidana adalah kaum lelaki. RUU ini mengancam dengan keras mereka yang mendanai, membuat, menawarkan, menjual, menyebarkan dan memiliki pornografi. Mengingat industri pornografi adalah industri yang dibuat dan ditujukan kepada (terutama) pria, yang paling terancam tentu saja adalah kaum pria.

RUU ini memang juga mengancam para model yang terlibat dalam pembuatan pornografi. Namun ditambahkan di situ bahwa hanya mereka yang menjadi model dengan kesadaran sendiri yang akan dikenakan hukuman. Dengan begitu, RUU ini akan melindungi para perempuan yang misalnya menjadi “model” porno karena ditipu, dipaksa, atau yang gambarnya diambil melalui rekaman tersembunyi (hidden camera).

Para pejuang hak perempuan juga lazim berargumen bahwa RUU ini membahayakan kaum perempuan karena banyak model yang terjun ke dalam bisnis pornografi karena alasan keterhimpitan ekonomi. Sayangnya, kalau dilihat muatan pornografi yang berkembang di Indonesia, argumen itu nampak tidak berdasar. Para model pornografi itu tidak bisa disamakan dengan para pekerja seks komersial kelas bawah yang tertindas. Para model itu mengeruk keuntungan finansial yang besar dan sulit untuk membayangkan mereka melakukannya karena keterhimpitan dalam struktur gender yang timpang.

4. Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas.

Secara ringkas, definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: ““materi seksualitas melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.

Para pengeritik RUU menganggap, definisi ini kabur karena penerapannya melibatkan tafsiran subjektiif mengenai apa yang dimaksudkan dengan “membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Karena kelemahan itu, para pengeritik menganggap RUU sebaiknya ditunda atau dibatalkan pengesahannya.

Kritik semacam ini tidak berdasar karena definisi soal pornografi yang lazim berlaku di seluruh dunia – kurang lebih – seperti yang dirumuskan dalam RUU itu. Ensiklopedi Encarta 2008, misalnya menulis pornografi adalah film, majalah, tulisan, fotografi dan materi lainnya yang eksplisit secara seksual dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual. English Learner’s Dictionary (1986-2008) mendefinisikan pornografi sebagai literatur, gambar film, dan sebagainya yang tidak sopan (indecent) secara seksual.

Di banyak negara, pengaturan soal pornografi memang lazim berada dalam wilayah multi-tafsir ini. Karena itu, pembatasan tentang pornografi bisa berbeda-beda dari tahun ke tahun dan di berbagai daerah dengan budaya berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1960an, akan sulit ditemukan film AS yang menampilkan adegan wanita bertelanjang dada, sementara pada abad 21 ini, bagian semacam itu lazim tersaji di filmfilm yang diperuntukkan pada penonton 17 tahun ke atas. Itu terjadi karena batasan “tidak pantas” memang terus berubah.

Soal ketidakpastian definisi ini juga sebenarnya lazim ditemukan di berbagai UU lain. Dalam KUHP saja misalnya, definisi tegas “mencemarkan nama baik” atau “melanggar kesusilaan” tidak ditemukan. Yang menentukan, pada akhirnya, adalah sidang pengadilan. Ini lazim berlaku dalam hukum mengingat ada kepercayaan pada kemampuan akal sehat manusia untuk mendefinisikannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

5. RUU ini mengancam kebhinekaan

Cara pandang keliru ini nampaknya bisa terjadi karena salah baca. Dalam draft RUU yang dikeluarkan pada 2006, memang ada pasal-pasal yang dapat ditafsirkan sebagai tidak menghargai keberagaman budaya. Misalnya saja, aturan yang memerintahkan masyarakat untuk tidak mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensual seperti payudara, paha, pusar, baik secara keseluruhan ataupun sebagian.

Ini memang bermasalah karena itu mengkriminalkan berbagai cara berpakaian yang lazim di berbagai daerah. Tak usah di wilayah yang dihuni masyarakat non-muslim; di wilayah mayoritas muslim pun, seperti Jawa Barat, kebaya dengan dada rendah adalah lazim. Hanya saja, pasal-pasal itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi masalah karena sudah dicoret dari RUU yang baru.

Begitu juga dengan kesenian tradisional yang lazim menampilkan gerak tubuh yang sensual, seperti jaipongan. Dalam RUU yang baru, tak ada satupun pasal yang menyebabkan kesenian semacam itu akan dilarang. RUU ini bahkan menambahkan klausul yang menyatakan bahwa pelarangan terhadap pornografi kelas berat (misalnya mengandung ketelanjangan) akan dianulir kalau itu memiliki nilai seni-budaya.

6. RUU ini akan mengatur cara berpakaian.

Sebagian pengeritik menakut-nakuti masyarakat bahwa bila RUU ini disahkan, perempuan tak boleh lagi mengenakan rok mini atau celana pendek di luar rumah. Ini peringatan yang menyesatkan. Tak satupun ada pasal dalam RUU ini yang berbicara soal cara berpakaian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

7.RUU ini berpotensi mendorong lahirnya aksi-aksi anarkis masyarakat.

Para pengecam menuduh bahwa RUU ini akan membuka peluang bagi tindak anarkisme masyarakat, mengingat adanya pasal 21 yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”

Tuduhan ini agak mencari-cari, karena dalam pasal berikutnya, RUU menyatakan bahwa “peran serta” masyarakat itu hanya terbatas pada: melaporkan pelanggaran UU, menggugat ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
Dengan kata lain, justru RUU ini memberi batasan yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang senang main hakim sendiri bahwa dalam alam demokratis, peran serta itu tak boleh ditafsirkan semena-mena.

8. RUU ini tidak perlu karena sudah ada perangkat hukum yang lain untuk mengerem pornografi.

Para pengeritik lazim menganggap RUU ini sebagai tak diperlukan karena sudah ada KUHP yang bila ditegakkan akan bisa digunakan untuk mengatur pornografi.
Argumen ini lemah karena sejumlah hal. Pertama, KUHP melarang penyebaran hal-hal yang melanggar kesusilaan yang definisinya jauh lebih luas daripada pornografi. KUHP pun menyamaratakan semua bentuk pornografi. Selama sesuatu dianggap “melanggar kesusilaan”, benda itu menjadi barang haram yang harus dienyahkan dari Indonesia. Dengan demikian, KUHP justru tidak membedakan antara sebuah novel yang di dalamnya mengandung muatan seks beberapa halaman dengan film porno yang selama dua jam menghadirkan adegan seks. Dua-duanya dianggap melanggar KUHP.

RUU ini, sebaliknya, membedakan kedua ragam pornografi itu. Media yang menyajikan adegan pornografis kelas berat memang dilarang, tapi yang menyajikan muatan pornografis ringan akan diatur pendistribusiannya.

Lebih jauh lagi, sebagai produk di masa awal kemerdekaan, KUHP memang nampak ketinggalan jaman. Terhadap mereka yang membuat dan menyebarkan hal-hal yang melanggar kesusilaan, KUHP hanya memberi ancaman pidana penjara maksimal 18 bulan dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah! KUHP juga tidak membedakan perlakuan terhadap pornografi biasa dan pornografi anak.

9. RUU Pornografi tidak perlu, yang diperlukan adalah mendidik masyarakat.

Para pengecam menganggap bahwa sebuah pornografi tidak diperlukan karena untuk mencegah efek negatif pornografi yang lebih penting adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk menolak dan menseleksi sendiri pornografi. Jadi yang diperlukan adalah pendidikan melek media dan bukan Undang-undang.

Argumen ini lemah karena bahkan para pendukung mekanisme pasar bebas pun, lazim mempercayai arti penting aturan. Bila pornografi memang dipercaya mengandung muatan yang negatif (misalnya mendorong perilaku seks bebas, melecehkan perempuan, mendorong kekerasan seks, dan sebagainya), maka negara lazim diberi kewenangan untuk melindungi masyarakat dengan antara lain mengeluarkan peraturan perundangan yang ketat.

Di Amerika Serikat, sebagai contoh sebuah negara yang demokratis, terdapat aturan yang ketat terhadap pornografi yang dianggap masuk dalam kategori cabul (obscene). Di sana pun, masyarakat tak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul, karena begitu sebuah materi pornografis dianggap ‘cabul’, itu akan langsung dianggap melanggar hukum.
Pendidikan untuk meningkatkan daya kritis masyarakat tetap penting. Namun membayangkan itu akan cukup untuk mencegah efek negatif pornografi, sementara gencaran rangsangan pornografi berlangsung secara bebas di tengah masyarakat, mugnkin adalah harapan berlebihan.

10. RUU ini mengancam para seniman.

Tuduhan bahwa RUU ini akan mengekang kebebasan para seniman juga mencerminkan kemiskinan informasi para pengecam tersebut. RUU ini justru memberi penghormatan khusus pada wilayah kesenian dan kebudayaan, dengan memasukkan pasal yang menyatakan bahwa pasal-pasal pelarangan pornografi akan dikecualikan pada karya-karya yang diangap memiliki nilai seni dan budaya

RWM.BOONG BETHONY

I HAVE A DREAM

I HAVE A DREAM'S

Romo Ma Ro Wl

I have a dream!
That one day our society - in seleruh Indonesia, truly fair and prosperous, peace; No group has felt in unfair treatment; no one felt less prosperous; nobody feels no peaceful life.

I Have A Dream!
That everyone is free to make a living lawfully, freely search for a bite of rice - perhaps above suitable land and at designated for them - without fearing for evicted at any time and should be running around here all the time.

I have a dream!
That once a person appointed or not appointed at a particular position is not particularly taking into account the tribe, religion or other social backgrounds, but solely because of competence, achievement and personal integrity.

I Have A Dream!
That in this beloved country of all communities are recognized and respected role, functions and konstribusinya for society as a whole; that they are accepted as full citizens, with equal rights and obligations; that no single group of people feel they are treated as second class citizens, whose existence only because of tolerance and mercy of other community groups.

I have a dream!
That every citizen is free to practice their constitutional rights, without feeling it as a gift or consideration of others.

I had a dream!
That a group of citizens, not only recognized freedom of religion, but also free to worship; and freedom of worship is allowed to manifest in a specific time and space and not just an abstract in the clouds.

I Have A Dream!
That the leaders in this great country, is willing to be unpopular to defend truth and justice, for the sake of the welfare of all citizens, including the weak, the poor, the marginalized and do not have a voice.

I had a dream!
That this rich country leaders, act fairly in delivering aid to all parties; especially if everything is indeed eligible for the assistance.

I have a dream!
That the leaders of this nation want to educate people who behave and act wrongly; do not go with the flow wrong or silent, for fear of losing popularity or facilities.

I Have A Dream!
State leaders that national unity is more emphasis on universal values, which is appreciated and cherished by all parties, and instead put the values ​​which is only recognized by a class of people alone, although this class of large groups.

I have a dream!
That citizens become conscious and wondering: "What can I do for this ?? Nation", and not "What do I get from this Nation! '

I Have A Dream!
That in the country and the nation that this Pluralist there is a group of citizens who feel in isolate or a sense of power over another.

I have a dream!
that my blood pressure is no longer rising repeatedly to find the criminals always escape from the bondage of the Law, or the people become victims pergusuran without considering humanity.

I have a dream!
That once is enough separation between the nation's children while they lived in this world just this mortal; Do not be continued-fill in nature there.

I Have A Dream!
That once all religious groups only need to have a regular building permit as appropriate for the construction of synagogues; without the need for signature-a signature of all sorts.

I have a dream!
That building to worship GOD is no more difficult than building a steam bath, karaoke, massage parlors or discotheque.

I Have A Dream! That in the future one day, all domestic child can live in peace, mutual help and mutual cooperation in all facets of life, unhindered by barriers of religion, race, origin or social background.

I have a dream!
I'm Dreaming!

Romo Ma Ro Wl
The priest Culture and Protestant observers
Staying in Samarinda - East Kalimantan.

I HAVE A DREAM'S

Saya Punya Mimpi! Bahwa suatu ketika masyarakat kita - di seleruh Indonesia, sungguh-sungguh adil dan makmur, damai sejahtera; tidak ada kelompok yang merasa di perlakukan tidak adil; tidak ada yang merasa kurang sejahtera; tidak ada yang merasa tidak tentram hidupnya.

I Have A dream! Bahwa setiap orang bebas mencari nafkah secara halal, leluasa mencari sesuap nasi - mungkin di atas lahan yang cocok dan di peruntukkan untuk mereka - tanpa kuatir untuk di gusur sewaktu-waktu dan harus berlarian kesana ke mari setiap saat.

Saya Punya Mimpi! Bahwa suatu ketika seseorang diangkat atau tidak diangkat pada suatu jabatan tertentu bukan terutama dengan mempertimbangkan sukunya, agamanya atau latar belakang sosial yang lain, tetapi melulu karena kompetensi, prestasi dan integritas pribadinya.

I Have A dream! Bahwa di Tanah Air Tercinta ini semua kelompok masyarakat diakui dan dihormati peranan, fungsi dan konstribusinya bagi masyarakat secara keseluruhan; bahwa mereka diterima sebagai warga penuh, dengan hak dan kewajiban yang sama; bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua, yang keberadaannya hanya karena toleransi dan belaskasihan dari kelompok masyarakat lain.

Saya Punya Mimpi! Bahwa setiap warga masyarakat bebas menjalankan hak-hak konstitusionalnya, tanpa harus merasa hal itu sebagai sekedar hadiah atau tenggang rasa pihak lain. Saya bermimpi bahwa sekelompok warganegara, bukan hanya diakui bebas beragama, tetapi juga bebas beribadah ; dan kebebasan beribadah ini boleh terwujud dalam ruang dan waktu tertentu dan bukan hanya abstrak di awang-awang.

I Have A Dream! Bahwa para pemimpin di negara besar ini, bersedia untuk tidak populer demi membela kebenaran dan keadilan, demi memperjuangkan kesejahteraan seluruh warga, termasuk yang lemah, miskin, tersingkir dan tak punya suara. Saya bermimpi bahwa pemimpin negara kaya ini, bertindak adil dalam membagikan bantuan kepada semua pihak; apalagi kalau semuanya memang berhak atas bantuan itu.

Saya Punya Mimpi! Bahwa para pemimpin bangsa ini mau mendidik rakyatnya yang bersikap dan bertindak keliru; tidak ikut arus yang salah atau diam saja, karena takut kehilangan popularitas atau fasilitas.

I Have A Dream! Bahwa pemimpin Negara Bhineka Tunggal Ika ini lebih menekankan nilai-nilai universal, yang dihargai dan di junjung tinggi oleh semua pihak, dan bukan mendahulukan nilai-nilai yang hanya diakui oleh segolongan masyarakat saja, kendatipun golongan ini golongan besar.

Saya Punya Mimpi! Bahwa setiap warga negara menjadi sadar dan bertanya-tanya: "Apa yang dapat aku lakukan untuk Bangsa dan Negara ini??", dan bukan "Apa yang aku dapat dari Bangsa dan Negara ini!'

I Have A Dream! Bahwa di negara dan Bangsa yang Pluralis ini ada sekelompok warga negara yang merasa di kucilkan atau merasa berkuasa atas yang lain.Saya Punya Mimpi! bahwa tensi darah saya tidak lagi berulang kali naik mendapati para koruptor selalu luput dari jeratan Hukum, atau rakyat menjadi korban pergusuran tanpa mempertimbangkan kemanusian.

Saya Punya Mimpi! Bahwa suatu ketika keterpisahan antar anak bangsa cukuplah selagi masih hidup di dunia ini yang fana ini saja; jangan dilanjut-lanjutkan di alam sana.

I Have A Dream! Bahwa suatu ketika semua kelompok beragama hanya perlu memiliki IMB sebagaimana layak bangunan biasa untuk pembangunan rumah ibadatnya; tanpa perlu tandatangan-tandatangan segala macam.

Saya Punya Mimpi! Bahwa bangunan tempat untuk menyembah ALLAH tidak lebih sulit daripada membangun tempat mandi uap, karaoke, panti pijat atau diskotik.

I Have A Dream! Bahwa di masa depan kelak, semua anak negeri bisa hidup berdampingan secara damai, tolong-menolong dan saling bekerjasama dalam segala segi kehidupan, tanpa terhalang oleh sekat-sekat agama, suku, asal-usul atau latar belakang sosial lainnya.

Saya Punya Mimpi!

Saya Bermimpi!

-------------Another Human Being Like You.

Roberth W. M Van Boong Bethony

KEBERAGAMAAN SEBAGAI POTENSI

KEBERAGAMAAN SEBAGAI POTENSI DISINTEGRASI BANGSA

Nama “Indonesia” dicipta oleh seorang antropolog berkebangsaan Inggeris yang bernama James Richardson Logan, yang tinggal dan bekerja di Singapura, pada tahun 1850. Indonesia adalah Masyarakat yang memiliki kebudayaan-kebudayaan yang terbentang luas antara benua Asia dan Australia serta antara lautan Hindia dan lautan Teduh (Pasifik).
Awal dekade 1900 Pemuda-pemuda dalam komunitas masyarakat yang tersebut diatas mulai memperjuangkan kesatuan masyarakat dari penduduk di kepulauan yang luas tersebut dengan memakai nama INDONESIA! Yaitu mengambil-alih nama Indonesia, sehingga tidak lagi sebagai nama yang digunakan dalam lingkungan ilmuwan, melainkan menjadi nama dari suatu kesatuan sosial-politik yang baru, suatu bangsa yang baru. Pada tahun 1928, pemuda-pemuda itu berikrar sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri, Indonesia terdiri dari berbagai ras yang berbeda (baik asli, dari luar, maupun campuran); suku bangsa yang berbeda (bangsa Jawa, bangsa Bugis, bangsa Melayu, bangsa Batak, dsb.); berbagai agama yang berbeda, berasal dari banyak negara pribumi (kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Aceh, kerajaan Bugis, kerajaan Makassar, dll.); dan bercorak-ragam kebudayaan yang berbeda. Karena itu, semua keaneka-ragaman yang saling berbeda itu harus diterima sebagai kenyataan bangsa Indonesia.
Kita menjadi satu bangsa, bukan karena kita hanya satu ras yang sama, atau satu suku bangsa yang sama, atau satu agama yang sama, atau berasal dari satu negara pribumi yang sama, atau satu corak kebudayaan yang sama. Kita menjadi bangsa adalah tercipta dari perasaan pengorbanan yang telah kita buat dan alami di masa lampau secara bersama-sama dan secara bersama-sama kita melalui dan mengalami masa sekarang dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama, dan selanjutnya, secara bersama-sama pula kita mau melewati masa depan untuk terus hidup bersama-sama. Pancasila di dalam simbol burung Garuda yang kedua kakinya mencengkram dengan kuat pernyataan Bhinneka Tunggal Ika merupakan puncak kesepakatan kita sebagai satu bangsa. Semua keaneka-ragaman dan perbedaan-perbedaan kita, kita cantolkan bersama-sama pada setiap sila dari Pancasila. Kita adalah bangsa majemuk yang menyatakan diri sebagai satu bangsa di tengah bangsa-bangsa yang lain.
Gerakan melawan Pancasila di masa lalu yang gagal adalah pengalaman kita sebagai bangsa. Pengalaman itu adalah bahwa sentralisme kekuasaan pada pemerintah pusat akan merongrong Pancasila. Seiring dengan itu, keberagamaan yang terbatas pada tataran skriptual, simbolik, ekslusif, dan sarat dengan klaim-klaim kebenaran, berkecenderungan untuk mengabaikan Pancasila.
Perjuangan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa adalah perjuangan besar. Itu kita raih karena kita semua (tanpa kecuali) berjiwa besar. Dengan jiwa besar itu pula kita menerima Pancasila. Jiwa arogansi, intoleransi, individualistis, materialistis tidak sejalan dengan jiwa besar kita sebagai bangsa.
Dengan jiwa besar dan kematangan berbangsa, kita menjadi bangsa Indonesia dari “bangsa” Bugis, “bangsa” Makassar, “bangsa” Ambon, “bangsa” Jawa, “bangsa” Sunda, “bangsa” Batak, dan “bangsa-bangsa” lainnya. Dengan jiwa besar dan kematangan berbangsa, kita menjadi bangsa Indonesia sekaligus sebagai orang dari ras pribumi, orang keturunan ras Arab, ras Tionghoa, ras India, dan ras-ras lainnya. Dengan jiwa besar dan kematangan berbangsa, kita menjadi bangsa Indonesia dengan tetap pada agama masing-masing yang berbeda. Dengan jiwa besar dan kematangan berbangsa, kita menjadi bangsa Indonesia dengan melakoni aneka ragam corak budaya yang berbeda-beda. Semua kepelbagaian itu kita lalui di dalam sejarah dengan jiwa besar dan kematangan berbangsa. Dominasi atas kepelbagaian / kebhinnekaan / kemajemukan, apalagi jika diperoleh dengan cara kekerasan, pemaksaan, penyeragaman, dan ketidakadilan, terbukti telah menjadi ancaman keutuhan bangsa kita. Agama pun menjadi potensi disintegrasi bangsa ketika ia berwajah kekerasan, pemaksaan, penyeragaman, dan ketidakadilan. Agama berwajah kekerasan dengan semangat pemaksaan, penyeragaman, dan ketidakadilan telah mewujudnyata dalam kehidupan keagamaan kini di Indonesia, dan dengan kasat mata kita semua bisa melihat pihak-pihak yang menjadi korbannya (Jemaat Ahmadiyah, rumah ibadah umat Nasrani, budaya/tradisi lokal, herarchi hukum dan perundangan negara, dan lain-lain).
Ironis, lembaga keagamaan, dan juga negara (aparatnya: menteri agama, aparat keamanan dan hukum), yang menjadi tumpuan tempat berlindung bagi segenap warga bangsa (khususnya umat beragama), seringkali memberi angin dan membiarkan sikap keberagamaan berwajah kekerasan, pemaksaan, penyeragaman, dan ketidakadilan tersebut. Agama dengan wajah demikian, selanjutnya bermain di wilayah politik. Agama sering diusung ke gedung parlemen, kantor gubernur, dan menjadi tema pilkada. Akibatnya, agama menjadi barang mainan politisi. Keluhuran agama yang akarnya seharusnya tumbuh dari bawah di tengah-tengah rakyat, tiba-tiba melebarkan daunnya pada negara.

Seminar ini juga mencermati agama sebagai potensi disintegrasi bangsa. Untuk itu, disarankan pikiran-pikiran dan sebuah pertanyaan berikut:

1. Umat beragama atas bimbingan para pemimpinnya lebih memokuskan perhatian kepada kitab suci masing-masing, seraya mencoba memahami kitab suci yang lain dan berbagai corak pemahaman/sikap keberagamaan umat yang lain.

2. Toleransi tidak cukup dinyatakan dan dihimbaukan, melainkan mesti disikapi dan diberi contohnya.

3. Mencermati kemungkinan egosentrisme keagamaan sedang menimpa diri kita, seraya menumbuhkan terus kesadaran bahwa kita sedang berada di zaman kita sendiri, bukan zaman umat beragama di masa yang sudah silam.

4. Mari dengan tulus dan semampu kita mendorong dan memulihkan citra dan wibawa pemerintah agar seluruh aparatnya berfungsi sungguh-sungguh di dalam mengayomi segenap rakyat yang majemuk ini.

5. Mari memulihkan dan menyegarkan kembali rasa kebangsaaan kita yang mencakup semua unsur dan kelompok yang berbeda-beda, seraya membenahi dan memperbaiki pendidikan kita masing-masing yang diharapkan daripadanya lahir generasi yang memiliki kesadaran kebangsaan yang lebih baik.

6. Bangun pendidikan, di mana agama dikaji dan lebih concern kepada kesulitan dan tantangan social yang dialami oleh warga bangsa kita.

7. Pertanyaan yang mesti kita renungkan jawabannya ialah: apakah agama yang kita anut memang memiliki kemampuan untuk bersanding dengan agama-agama yang berbeda dan, atau, benarkah agama yang kita anut mampu mengindonesia yang nyata-nyata sebagai bangsa yang mejemuk, atau, Indonesia adalah ruang yang tidak terlalu tepat untuk agama kita?

Seminar Kebangsaan dan Ke-Bhineka Tunggal Ika-an, Jakarta, Oktober 2007.

RWM.BOONG BETHONY

Seko Dataran Tinggi Ekosisten Hutan Tropika Humida!

RWM.BOONG BETHONY

Pengelolan Hutan Berbasis Masyarakat Adat Di Ekosistem Seko

Rob Colection

Sumber : http://www.alamsulawesi.net/
Andi Ahmad Effendy

Di edit RWM Boong Bethony.

Untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis masyarakat adat di ekosistem dataran tinggi Sulawesi maka perlu di perkuat Lembaga dan posisi tawar Masyarakat Adat Seko. Sehingga dapat berhadap-hadapan dengan pengelolaan dari luar yang tidak ekologis dan tidak berpihak kepada masyarakat adat setempat. Agar pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam (Hutan) yang berbasis Masyarakat Adat di Seko, dapat bersinergis sebagai upaya mengurangi kemiskinan masyarakat disekitar hutan.

Pengelolan Hutan Berbasis Masyarakat Adat Di Ekosistem Seko.

Kawasan hutan masyarakat adat Seko merupakan salah satu kawasan yang kaya raya keanekaragaman hayati yang tidak kalah pentingnya dengan beberapa daerah lain di Indonesia bahkan diberbagai belahan dunia manapun. Dalam kawasan tersebut ekosistem hutan tropika humida pegunungan masih utuh di sebagian besar wilayah Hutannya.

Jenis floranya meliputi tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya seperti Fragerae elliptical, Aghatis (Damar), Elmerilla Sp, Palaguium Sp, Casuarina Sp, Magivera indica, Ficus Sp. Sedangkan ditinjau dari familia (suku), terdapat antara lain; Loganiaceae, Araucariaceae, Magnoliaceae, Sapotaceae, Casuarinaceae dan Moraceae, dll. Sedangkan dalam bahasa local, terdapat kayu Uru, kayu gaharu, Kalapi, Damar, Ulin, Kayu Besi, Tahi, Kadingnge’, Tarian, Bitti, Hulante. Dari Jenis tumbuhan non kayu (rotan) itu sendiri terdapat 12 jenis (dalam bahasa lokal) antara lain; Rotan Kodo, Tuhosumahu, Manoko, Tariang, Kuratung, Pubakiang, Karuku, Madun Karuku, Tariang, Sikuntaa, dll. Sementara jenis tumbuhan lainnya terdapat anggrek, bambu, durian, langsat, enau, berbagai jenis palem dll.

Jenis fauna yang ada antara lain merupakan satwa khas Sulawesi seperti; monyet Sulawesi, elang sulawesi, anoa, lintah, tawon/lebah, ular, babi hutan, biawak, tangkasi, kus-kus, burung tekukur, rangkong, burung hantu, kakak tua putih, pipit, ayam hutan, kupu-kupu, wallet, kelelawar, maleo.

Pentingnya Kawasan Masyarakat Adat Seko ditinjau dari segi hidrologis .

Dari segi hidrologis Kawasan Masyarakat Adat Seko berperan sebagai penyangga air yang sangat penting dan berguna sebagai sumber irigasi persawahan yang mengairi lahan pertanian/persawahan.

Fungsi hidrologis tersebut telah mencakup 7 Kabupaten yang tersebar pada tiga Propinsi yakni Propinsi Sulawesi Selatan sendiri, Propinsi Sulawesi Barat dan Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Donggala. Adapun sungai-sungai penting tersebut adalah; Sungai Lariang yang terpanjang di Sulawesi yang mengalir sampai ke Donggala- Sulawesi Tengah.

Posisi Seko pada sungai tersebut berada pada posisi paling hulu yang berbatasan dengan wilayah Rampi. Sungai Budong-Budong dan Sungai Uro yang mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju, Majene dan Toraja. Sungai Benuang dan Sungai Rongkong yang mengalir ke Masamba, Sabbang dan Lamasi. Hasil pengamatan pada beberapa sungai terpenting dari Kawasan Seko yang bermuara di Kab. Luwu dan Luwu Utara, Mamuju dan Majene, Tana Toraja, serta Sulawesi Tengah pada musim hujan memberikan dampak terutama rusaknya lahan-lahan pertanian seperti Perkampungan, Sawah dan kebun-kebun rakyat sedangkan pada musim kemarau airnya berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin rusaknya hutan sehingga banjir mudah terjadi. Melihat kondisi hidrologi di kawasan Masyarakat Adat Seko merupakan penentu bagi keberlangsungan bagi ratusan ribu hektar persawahan, perlu dipertahankan, selain itu dengan semakin terancamnya keanekaragaman hayati terutama, kayu maupun non kayu (rotan), secara langsung akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap Kawasan Masyarakat Adat Seko.

Kondisi Sosial Masyarakat Adat Seko Secara Geografis.

Masyarakat Adat Seko adalah termasuk wilayah Pemerintahan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah besar yaitu Seko Padang, Seko Tengah dan Seko Lemo yang terdiri atas 9 (sembilan) wilayah berdasarkan Pemangku Adat dan 12 (Dua Belas) wilayah Pemerintahan Desa. Dari data yang di peroleh dari Kantor Camat Seko, bahwa penduduk Masyarakat Adat Seko sebanyak 5.620 KK, 17.053 jiwa adalah 99,5 % hidup sebagai petani. Daerah ini berada pada posisi ketinggian yang dikenal dengan Dataran Tinggi Sulawesi “To Kalekaju” yang berbatasan dengan sebelah Utara Propinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Barat Propinsi Sulawesi Barat -Kabupaten Mamuju, dan Majene, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tana Toraja. Daerah ini memilki luas wilayah secara keseluruhan sekitar 500.000 Ha dengan perimbangan luas 65 % adalah Hutan sedangkan selebihnya adalah lahan-lahan persawahan, perkebunan, Padang Savana sebagai lahan peternakan masyarakat (kerbau, kuda, sapi) serta perburuan secara tradisional. Daerah ini memiliki bukit-bukit, lembah dan padang savana yang cukup luas sekaligus dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Seko sebagai lahan peternakan.

Seko juga adalah salah satu daerah yang kaya dengan variditas padi lokal ada 23 jenis.

Sejak nenek moyang masyarakat adat seko hingga tahun 1980-an masyarakat Seko masih memproduksi kain dari kulit kayu (ani’, sassang) bahasa lokalnya. Daerah ini sejak tahun 1987 – 1995 dapat ditempuh dengan naik pesawat kapasitas 5 orang penumpang! Kemudian tahun 2000 - pertengan thn 2007 pesawat Dass kapasitas 16 penumpang! Sampai tulisan ini diperbaharui penerbangan ke seko masih belum lancar!. Untuk sekarang kita dapat jangkau dengan naik motor selama 1 hari (10 - 14 jam) perjalanan dan naik kuda dengan 2-3 hari perjalanan. Pada Jaman Kolonial Belanda wilayah ini terjangkau dengan kendaraan beroda empat terutama pada hari-hari tertentu yang telah disepakati dengan masyarakat terutama waktu penimbangan getah Damar. Masyarakat Adat Seko umumnya memanfaatakan sumber daya alam dengan cara bertani/sawah, berladang/berkebun, beternak dengan pengelolaanya secara tradisonal. Potensi Kawasan hutan di Seko yang luasnya sekitar 370.000 Ha sangatlah memungkinkan untuk melanjutkan hajat hidup mereka.

Yang menjadi persoalan adalah semakin lemahnya posisi tawar mereka yang mengakibatkan pengusaha-pengusaha leluasa mengambil kekayaan sumberdaya alam mereka, semakin lemahnya fungsi hukum adat dalam mempertahankan dan melindunginya.

Persoalan yang sama adalah tidak adanya sumberdaya manusia yang mampu melakukan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Bahkan peningkatan skill masyarakat adat Seko dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut baik yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha maupun NGO belum ada sama sekali. Sementara upaya tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat dan mengimbangi ketergantungan pada penjualan kayu, rotan yang semakin mengancam punahnya komoditi andalan masyarakat adat Seko tersebut.

Mengingat Kawasan Ekosistem Seko tersebut sangat penting terhadap keberlanjutan hidup Masyarakat Adat Seko dan wilayah disekitarnya maka untuk menjaga keseimbangan ekosistem baik diwilayah Seko sendiri maupun wilayah-wilayah lain, maka Yayasan Bumi Sawerigading bekerja sama dengan Masyarakat ada Seko, memandang perlu untuk mengadakan kegiatan “Promosi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang berbasis Masyarakat Adat Di Seko Kab. Luwu Utara – Sul Sel” sebagai realisasi kepedulian dalam hal pelestarian sumberdaya alam/lingkungan.

Pentingnya kearifan lokal dalam melestarikan kawasan Seko Kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang penting dan bermakna bagi upaya melestarikan hutan tropika misalnya : Memfungsikan hutan sebagai bagian dari harga diri dan roh kehidupan masyarakat adat Seko yang harus dijaga dan dilestarikan.

Memfungsikan hutan untuk keperluan rumah tangga saja dan tidak terkait kepentingan komersial.

Masyarakat Adat Seko secara turun temurun telah melakukan praktek-praktek tebang pilih secara terkendali, mempraktekkan siklus pertanian secara konsisten, menetapkan kawasan tertentu untuk dilindungi; masyarakat memiliki tata ruang yang mengandung nilai-nilai konservasi. Masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan penanaman kembali (durian, langsat) setelah melakukan pembukaan lahan.

Masalah yang dihadapi masyarakat Seko adalah tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam hutan, disamping belum berkembangnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

Dari akar permasalahan sebagai berikut sistem alokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang terpusat (sentralistik) di tangan pemerintah (government-based resources alocation and management) telah menyebabkan tidak terhiraukannya faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat adat.

Kenyataannya, selama Pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional sama sekali belum mengakomodasikan adat, sistem pengetahuan lokal dan metode-metode pengelolaan yang arif dalam pengelolaan sumberdaya alam di Kawasan Masyarakat Adat Seko yang bisa menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan mengurangi kemiskinan. Pendekatan pengelolaan yang didasarkan pada pengelolaan administrasi Pemerintah Daerah telah menyebabkan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara parsial dan tumpang tindih sehingga strategi yang digunakan untuk ekosistem yang sama dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, akibatnya adalah terjadinya degradasi lingkungan karena saling tunjuk hidung dalam penyelamatan keanekaragaman hayati.

Reformasi telah bergulir, merupakan momentum yang sangat tepat untuk merubah paradigma pendekatan, metode dan strategi pengelolaan sumber daya alam hutan yang tidak adil, demokratis dan lestari. Masyarakat telah dikucilkan dari seluruh proses pembangunan. Secara nasional tuntutan perubahan dari masyarakat semakin keras bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (hutan). Tuntutan perubahan ini bahkan telah diwarnai oleh berbagai tindakan-tindakan perlawanan dan kekerasan. Situasi yang sangat kritis ini harus di “kelola” dengan serba kehati-hatian sehingga transisi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan keberlanjutan/kelestarian. Untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis masyarakat adat di ekosistem dataran tinggi Sulawesi maka dapat memperkuat Lembaga dan posisi tawar Masyarakat Adat Seko sehingga dapat menghadapi pengelolaan dari luar yang tidak ekologis dan tidak berpihak kepada masyarakat adat setempat. Dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam (rotan, kayu) yang berbasis Masyarakat Adat di Seko sebagai upaya mengurangi kemiskinan masyarakat disekitar hutan.

Sehingga hasil yang bisa diharapkan adalah Lembaga dan posisi tawar Masyarakat Adat Seko kuat dan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ekologis dan tidak berpihak kepada Masyarakat Adat Di Ekosistem Seko. Menyelamatkan keaneka ragaman hayati hutan pegunungan di Sulawesi yang sudah hampir punah. Keaneka ragaman hayati (rotan) selamat dari kepunahan melalui program yang berbasis Masyarakat Adat Di Ekosistem Seko. Terjadinya peningkatan ekonomi yang ekologis bagi masyarakat setempat sehingga kemiskinan masyarakat disekitar hutan semakin berkurang.

PRINSIP DAN PENDEKATAN PELAKSANAAN PROGRAM. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka pendekatan yang akan digunakan adalah dengan mengkombinasikan 4 (empat) pendekatan dalam perencanaan wilayah dan pengelolaan sumberdaya alam (hutan) yang secara keilmuan paling berkembang pesat diseluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu :

1. Pendekatan “natural resource-based” yang memanfaatkan sumberdaya alam sebagai kesatuan yang akan menghasilkan berbagai jenis hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat adat dan pendapatan regional bagi masyarakat adat Seko. Pendekatan ini disamping peningkatan ekonomi masyarakat setempat, maka keadilan bagi masyarakat adat pun akan bisa ditegakan apabila hak-hak adat mereka dihargai dan dilindungi.

Sedangkan pelestarian fungsi ekologi dan keberlanjutan sumberdaya alam (hutan) akan bisa terjamin dengan rasionalisasi menuju perimbangan tekanan ekstraksi/eksploitasi diantara berbagai jenis hasil bumi yang berbeda sesuai dengan potensinya.

2.Pendekatan “ecosystem” yang mengintegrasikan faktor kesamaan karakteristik ekologi di kawasan Hutan Masyarakat Adat Seko dalam system alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam (hutan). Pendekatan “ecosystem” di wilayah masyarakat adat Seko ini juga menjadi relevan karena kawasan tersebut secara turun temurun, dihuni, dikuasai, dan dikelola oleh Masyarakat Adat Seko yang memilki cultural dan histories.

3.Pendekatan “socio-cultural” yang menempatkan sistem kekerabatan, kesamaan sejarah dan budaya sebagai perekat sosial dalam penerapan pendekatan ekosistem.

4.Pendekatan “community-based” yang menempatkan masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Pendekatan-pendekatan ini dianggap paling sesuai dengan wilayah masyarakat adat Seko karena sebagaian besar masyarakatnya masih menganut prinsip-prinsip kearifan tradisional, antara lain :

1)Masih hidup selaras dengan mentaati mekanisme alam dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga kesimbangannya.

2)Bahwa suatu kawasan hutan tertentu masih bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (communal property resource) yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan dari pihak luar.

3)Sistem pengetahuan dan struktur pemerintahan adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

4)Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dan penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar komunitas.

5)Mekanisme pemerataan distribusi hasil “panen” sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

Dengan alternatif baru berbasis masyarakat adat ini maka kemungkinan besar pengelolaan sumberdaya alam di kawasan Masyarakat Adat Seko akan lebih fleksibel dalam mengakomodasikan kepentingan masyarakat, efisien dari segi biaya dan efektif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini pula, kontribusi ilmu pengetahuan akademisi akan memperkaya pranata adat, system pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang sudah ada.

Andi Ahmad Effendy