Keadilan sosial

Renungan Kebudayaan empat tahun Kepemimpinan Jokowi- Jusup Kalla.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia - Sila Ke 5 PANCASILA.

Kutipan sila ke-5 dari apa yang di sebut "The Way Of Life" Bangsa Indonesia itu, tidak populer dan kalau toh di bicarakan dalam suatu diskusi, baik oleh kalangan LSM, Akademisi, Komunitas Senayan alias Dewan yang terhormat itu, Birokrat/eksekutif, hanya sambil lalu saja. Atau 'sebagai' pelengkap diskusi, sebab merupakan silah terakhir dari Pancasila. Mungkin lhoo! 

Padahal, bunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu, berbicara kesetaraan dan kesamaan dalam memperoleh apa yang di sebut akibat dan progres Pembangunan oleh Negara. 

Ada yang keliru selama ini dalam perhatian Negara terhadap wilayah yang di kuasainya sebagai Negara. Perspektif Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pun, sering kali tidak terakomodir untuk wilayah-wilyah diluar Jawa, sedikit ke Sumatra, sepi ke-Kalimantan, sunyi ke-Sulawesi, senyap ke- Maluku dan Papua lalu lengang ke-Nusatenggara Timur dan Barat. Tapi bersamaan dengan itu , sumber daya Alam Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan daerah kepulauan yang ada, menumpuk, rame tertimbun di Jawa, dalam berbagai bentuk hasil pembangunan. Lihatlah fasilitas kantor Legislatif, kantor eksekutif dan pihak swasta, berjejal mewah dari ujung Timur Pulau jawa hingga ujung barat jawa. Tengok pula, jalan-jalan raya, Toll, fasilitas pelabuhan laut, Lapangan Terbang yang super mewah di Pulau jawa. Padahal, kalau mau jujur? Apa Sumber daya Alam Jawa? 

Memakai kacamata jujur, sangat terlihat ketimpangan alias betapa 'jomblang' pembangunan dalam segala hal di Pulau jawa banding semua hal yang tak didapatkan oleh atau yang mendiami wilayah lain di luar jawa. Ini bukan soal dikotomi, Jawa dan bukan jawa, tapi realitasnya begitu. 

Bukankah, Roh dari Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara komperehensif mengatakan untuk seluruh Rakyat Indonesia, dimana pun ia berada dalam wilayah NKRI. 

Sungguh, ini tidak adil untuk wilayah lain.

Jokowi - Jusup Kalla, menterjemahkan Sila ke-5.

Pemerintahan Jokowi - JK, mulai beraksi beberapa bulan setelah di lantik sebagai Presiden dan wakil. 

Yang pertama dilakukan adalah : Proyek-proyek mangkrak, berupa jalan-jalan raya dan Toll, jalan layang, waduk-waduk yang terbengkalai, dieksekusi kelanjutan pembangunan secara khusus di Jawa, sementara proyek-proyek 'mangkarak' dikerjakan, Jokowi - JK membangun kilang-kilang minyak baru mulai dari ujung barat sampai ujung timur, di utara dan selatan Indonesia. Tujuang pembangunan kilang-kilang minyak baru itu, untuk menimbun/menyimpan hasil pertambangan minyak dalam negeri yang selama ini dengan licik dipermainkan oleh banyak anak negeri dengan cara membawa hasil tambang itu keluar negeri dengan harga murah, lalu mengembalikan dengan harga yang mahal untuk kebutuhan BBM di Indonesia. Alasan, orang-orang licik itu, karena dalam negeri tidak ada Kilang-kilang Minyak. 

Dalam hiruk pikuk kelanjutan pengerjaan proyek mangkrak itu, Jokowi - JK membangun jalan-jalan raya baru, di Sumatra, Di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Seiring jalan raya baru, pelabuhan laut dan lapangan udara diperluas, diperpanjang, bahkan membangun banyak pelabuhan baru juga lapangan terbang baru. Tujuannya, ekonomi pasar dapat berjalan dengan baik dan adil. 

Lautan Indonesia yang amat luas, kaya Mineral dan biota laut pun diamankan demi rakyat Indonesaia. Ribuan kapal asing ditangkap dan ditenggelamkan, negara tetangga yang nelayan-nya selama ini mencuri kekayaan biota lautan Indonesia, meradang dan marah. Tapi Jokowi - JK tak perduli, ini lautan kami bung!

Apakah Jokowi - JK puas dengan pencapaian itu? Tentu tidak, sebab pembangunan tidak boleh terhenti, ia harus terus berlangsung, baik pembangunan sarana infrastruktur, sumber daya manusia dan mental spiritual manusia Indonesia.

Yang paling populer, kontroversial, adalah keberanian Jokowi - JK memutuskan 'satu harga BBM di seluruh wiyah Indonesia'. 

Keputusan itu banyak ditentang berbagai pihak, terutama oleh anak-anak negeri yang berfikir licik, apokrit, Nir keadilan dan asosial. 

Saya membutikan satu harga BBM di seleruh Indonesia. Tahun 2010 saya berkunjung ke Papua. Ke Kab. Merauke dan Kab. Digul Boven. Ketika itu harga Premiun di Pengisian BBM resmi milik Pertamina di Merauke Rp. 12.000/liter, lebih parah lagi di kota Digoel Rp. 15.000/liter. Jangan tanya harga di kios-kios pinggir jalan, perliter paling rendah Rp.20.000.

Sekarang ini, harga BBM di Pom Bensin Pasar Minggu sama harga Pom Bensin di Merauke, Digul, tentu saja di Sentani pun akan begitu, demikian juga di kota Sabbang pulau We Sumut.

Apa dampak dari semua pencapaian JOKOWI - JK selama 4 tahun belakangan ini? 

Roda ekonomi bergerak secara teratur antar masyarakat kepulauan, Kapal-kapal penumpang yang dulu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk berlabuh di suatu pulau atau Pelabuhan laut, relatif pendek waktu penantian para penumpang. Barang antar pulau pun berjalan lancar, baik di darat, laut dan udara. 

Tali rantai ekonomi yang terputus-putus dan jadi mitos selama bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka, mulai terbuka dan menyambung kembali

Kebutuhan pendidikan di pulau-pulau terpencil pun relatif gampang dan mudah di peroleh 

Destinasi wisata lokal, Laut, daratan yang selama ini terbengkalai, menggeliat dinamis.

Seni dan budaya lokal berkembang antar pulau.

Ekonomi menuju arah yang benar untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Jika disana-sini masih banyak kekurangan, itu karena pembangunan bukanlah hal yang mudah, gampang dan sederhana. Ia (pembangunan) butuh modal, skill dan manajemen handal, agar tepat sasaran.

Terimakasih untuk Keadilah Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, wahai Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusup Kalla.

Salam dan doa Rahayu. 

Tuhan Memberkati Indonesia.

(Pasar Minggu, Medio November 2018)
Romo Ro Wi Ma.
Pemerhati dan Pegiat Kebudayaan.
Pdt.Pembimbing Umat di GPIB

RWM.BOONG BETHONY